Network
Sementara dewan distrik memutuskan sedikit di luar masalah tingkat komunitas, seperti pengumpulan sampah dan halte bus, otoritas Beijing dan Hong Kong bertekad bahwa semua lembaga publik di kota harus dijalankan oleh orang-orang yang setia kepada Beijing.
Pada hari Senin, Xia Baolong, direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara Tiongkok, mengatakan Hong Kong hanya dapat diperintah oleh "patriot", sebuah istilah yang dia katakan mencakup orang-orang yang mencintai Tiongkok, Konstitusi dan Partai Komunisnya, dan mengecualikan "pembuat onar" anti-Tiongkok.
Baca Juga: Cek Fakta: Diduga Hina Presiden, Rocky Gerung Dikabarkan Ditangkap Polisi, Simak Faktanya
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mendukung sikap Beijing pada Selasa, mengatakan perubahan itu diperlukan untuk menghentikan kebencian terhadap Tiongkok dan mempertahankan model tata kelola "satu negara, dua sistem" untuk pusat keuangan Asia.
Dewan Legislatif Hong Kong akan memperdebatkan RUU tersebut pada 17 Maret.
Sebelumnya, parlemen Tiongkok akan bersidang mulai 5 Maret, dan diperkirakan akan memberlakukan serangkaian perubahan elektoral di Hong Kong, yang menurut para kritikus akan memperkuat sikap otoriter yang diambil di kota itu menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang luas pada Juni 2020.
Baca Juga: Dituding Menjiplak Kostum, Drama 'River Where the Moon Rises' Tuai Kemarahan Netizen Tiongkok
Tsang mengumumkan bahwa setelah undang-undang pengambilan sumpah disahkan, empat anggota dewan akan didiskualifikasi karena sebelumnya mereka didiskualifikasi dari pencalonan untuk pemilihan Dewan Legislatif.
Henry Wong, seorang anggota dewan pro-demokrasi dari pinggiran kota Yuen Long, mengatakan dia masih memutuskan apakah akan mengambil sumpah berdasarkan undang-undang yang baru.
"Ini hanya tindakan untuk melegalkan kekerasan brutal mereka dalam menghancurkan suara-suara demokrasi," katanya.
Artikel Rekomendasi