Inggris Kepergok Bela Muslim Uighur, Tiongkok Langsung Balas Dendam

PR PANGANDARAN - Tiongkok mengambil sikap dengan memberikan sanksi kepada beberapa politisi dan organisasi Inggris pada Jumat, 26 Maret 2021.

Hal itu dilakukan setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa dan lainnya dalam memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang. 

Inggris menanggapi hal tersebut dengan tuduhan bahwa Tiongkok melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam "skala industri".

Baca Juga: Berisiko Kehilangan Kendali atas Covid-19, Jerman Berada dalam Fase Pandemi Paling Berbahaya

Dalam serangan terbaru terkait tanggapan penuhnya terhadap kritik Barat, Tiongkok telah memberikan sanksi kepada empat institusi Inggris dan sembilan individu, termasuk anggota parlemen terkemuka yang mengkritik perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. 

Atas sanksi itu, mereka akan dilarang mengunjungi wilayah Tiongkok dan dilarang melakukan transaksi keuangan dengan warga dan institusi Tiongkok.

Kementerian Luar (Kemenlu) Negeri Tiongkok, mengatakan kecaman yang diberlakukan awal pekan ini oleh UE, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada didasarkan pada kebohongan dan disinformasi.

Baca Juga: Bukan Nadya Arifta atau Felicia Tissue, Kaesang Pangarep Kini Gandeng Cewek Baru

"Kebohongan dan disinformasi, secara mencolok melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional, sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan sangat merusak hubungan Tiongkok-Inggris," ujar pihak Kemenlu Tiongkok yang dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari situs Apnews pada Minggu, 28 Maret 2021.

Kuasa Hukum Tiongkok di London juga mengaku bahwa negaranya tak pernah membuat masalah. Tetapi, mereka akan siap menghadapi jika masalah ditimbulkan dari pihak luar.

"Tiongkok tidak menimbulkan masalah, tetapi Tiongkok tidak takut ketika yang lain melakukannya," kata Yang Xiaoguang, kuasa hukum Tiongkok di London, mengatakan dalam konferensi pers.

Baca Juga: Cerai dari 3 Istri, Kiwil Tidak Punya Rumah hingga Menginap di Pondok Pesantren

“Tiongkok bukan yang pertama menembak, kami juga tidak akan pasif dan tunduk pada ancaman dari luar. Dunia saat ini bukanlah dunia 120 tahun yang lalu. Orang-orang Tiongkok tidak akan diganggu," tegas Yang.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengutuk tindakan Beijing, dengan mengatakan bahwa individu yang dijatuhi sanksi "melakukan peran penting untuk menyoroti pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap Muslim Uighur.

“Kebebasan untuk berbicara menentang pelecehan adalah fundamental dan saya berdiri teguh dengan mereka,” ujarnya dalam cuitan di Twitter.

Baca Juga: Balas Dendam Soal Eksploitasi Xinjiang, Tiongkok Jatuhkan Sanksi untuk AS dan Kanada

Sanksi terbaru dan nada komentar keras dari para pejabat Beijing mencerminkan diplomasi Tiongkok yang semakin keras di bawah pemimpin nasionalis Xi Jinping, yang telah berjanji untuk menegakkan kepentingan Tiongkok dengan cara apa pun. 

Selama beberapa hari terakhir, Tiongkok juga telah memblokir siaran BBC yang sudah sangat terbatas ke negara itu. Pihaknya juga mengadili dua warga Kanada sebagai pembalasan nyata atas penahanan seorang eksekutif raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei di negara itu.

Pada jumpa pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menuduh AS, Inggris, negara-negara sekutu, dan sebagian dari media Barat bekerja sama untuk menumbangkan persatuan dan pembangunan Tiongkok.

Baca Juga: 6 Shio Paling Beruntung Hari Ini 28 Maret 2021: Ayam Ada Peluang Tak Terduga

"Untuk jangka waktu yang lama, AS, Inggris, dan lainnya merasa bebas untuk mengatakan apa pun yang mereka suka tanpa mengizinkan orang lain melakukan hal yang sama," kata Hua. 

"Hari-hari itu telah berakhir dan Barat akan secara bertahap harus terbiasa dengannya," lanjutnya.

Tiongkok juga telah menolak semua kritik atas kebijakannya di Xinjiang, bersama dengan tindakan kerasnya terhadap tokoh-tokoh oposisi di Hong Kong dan ancaman terhadap Taiwan, demokrasi pulau yang berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri. 

Baca Juga: Alur Cerita Jadi Kontroversi, K-Netz Kecewa Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK Terlihat Syuting 'Snowdrop'

Ia telah mengabaikan sanksi AS terhadap pejabat yang dituduh memadamkan demokrasi di Hong Kong dan dengan marah mengecam rencana Inggris untuk menawarkan jalan menuju tempat tinggal dan kewarganegaraan bagi jutaan warga bekas jajahannya.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan sanksi Tiongkok "tidak akan menghentikan pemerintah Inggris untuk berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia skala industri yang terjadi di Xinjiang."

Dia tetap mendesak otoritas Tiongkok untuk mengizinkan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Xinjiang untuk "memverifikasi fakta" jika ingin membantah klaim pelanggaran hak. 

Baca Juga: Ternyata Air Hujan Miliki Banyak Kandungan Zat Kimiawi, Apa Saja?

Tiongkok mengatakan diplomat diterima di kawasan itu tetapi hanya di bawah persyaratan yang diberlakukan Beijing.

Daftar sanksi tersebut menyebutkan nama legislator Inggris Iain Duncan Smith, Tom Tugendhat, Neil O'Brien, Tim Loughton dan Nusrat Ghani, anggota House of Lords David Alton dan Helena Kennedy, pengacara Geoffrey Nice dan akademisi Joanne Nicola Smith Finley. 

Itu juga termasuk dalam kelompok penelitian parlemen Inggris, lembaga pemikir, dan firma hukum yang mengkritik kebijakan Tiongkok di Xinjiang.

Anggota parlemen konservatif Tugendhat mengatakan sanksi terhadap politisi Inggris adalah "pelanggaran kedaulatan kami."