Network
PR PANGANDARAN - India meminta Twitter untuk menghapus puluhan cuitan, termasuk anggota parlemen yang mengkritik penanganan Covid-19 India, dengan infeksi capai rekor dunia.
Twitter telah menahan beberapa cuitan setelah permintaan hukum oleh pemerintah India, juru bicara perusahaan mengatakan kepada Reuters pada Sabtu, 24 April 2021, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com.
Pemerintah India membuat perintah darurat untuk menyensor cuitan soal penanganan Covid-19, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Baca Juga: Unggah Foto Cantik Tak Dapat Pujian, Netizen Julid Minta Nissa Sabyan Klarifikasi Isu Perselingkuhan
Dalam permintaan hukum pemerintah India, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, 21 cuitan disebutkan.
Di antaranya adalah cuitan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000.
Baca Juga: Kisruh dengan Nathalie Holscher, Anak Indigo Sampaikan Pesan Lina untuk Sule dan Anak-anaknya
Meskipun tidak jelas bagian mana dari undang-undang yang digunakan dalam kasus ini, New Delhi biasanya menggunakan klausul yang memberdayakannya untuk memerintahkan pemblokiran akses publik ke informasi di upaya untuk melindungi "kedaulatan dan integritas India" dan menjaga ketertiban umum, antara lain.
Artikel Rekomendasi