"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," dia berkata.
Baca Juga: Mbak You Sampaikan Pesan Lina Jubaedah untuk Putri Delina, Sebut Harus Kuat Hidup
Juru bicara itu mengonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pemegang akun secara langsung tentang menahan konten mereka, memberi tahu mereka bahwa itu menerima perintah hukum yang berkaitan dengan tweet mereka.
Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi TechCrunch, yang mengatakan bahwa Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh pesanan tersebut.
India berada dalam tsunami gelombang kedua pandemi yang mengamuk, mencapai tingkat satu kematian karena Covid-19 hanya dalam waktu kurang dari setiap empat menit di Delhi ketika sistem kesehatan ibu kota yang kekurangan dana runtuh.
Baca Juga: Jadi Buron Gegara Komen Tak Senonoh untuk Istri Awak KRI Nanggala 402, Bounty Hunter Capai Rp57 Juta
Kritik meningkat bahwa pemerintah federal dan otoritas negara Perdana Menteri Narendra Modi tidak cukup siap untuk menangani krisis.
Pakar kesehatan mengatakan India menjadi terlena di musim dingin, ketika kasus baru berjalan sekitar 10.000 per hari dan tampaknya terkendali.
Pihak berwenang mencabut pembatasan, memungkinkan dimulainya kembali pertemuan besar, termasuk festival besar dan demonstrasi politik untuk pemilihan lokal.***
Artikel Rekomendasi