Network
PR PANGANDARAN - Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un mengatakan K-Pop adalah 'kanker ganas' dalam perang melawan budaya.
Tak ingin warganya terpengaruh budaya Korea Selatan, Korea Utara mengeluarkan Undang-undang pada Desember lalu.
Sebagai kanker ganas, Kim Jong Un menyebut budaya Korea Selatan merusak pakaian,gaya rambut,pidato dan prilaku anak muda Korea Utara.
Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Independent, Korea Utara mengeluarkan undang-undang, dimana orang yang menonton atau memiliki hiburan Korea Selatan dapat menghadapi lima hingga 15 tahun di kamp kerja paksa labor.
Menurut Kim Jong Un telah memperingatkan jika hal dibiarkan akan membuat Korea Utara hancur seperti tembok yang lembab.
Bahkan budaya Korea Selatan saat ini memang mendominasi di seluruh dunia, kini telah memasuki perbatasan Korea Utara.
Oleh sebab itu, Kim Jong Un menyatakan Perang budaya baru untuk menghentikannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kim Jong Un dan media gencar mengecam pengaruh “anti-sosialis dan nonsosialis” yang menyebar di negaranya, terutama film Korea Selatan, K-drama, dan video K-pop.
Invansi budaya Korea terjadi pada saat ekonomi Korea Utara sedang lesu dan diplomasinya dengan Barat terhenti, hal ini mungkin membuat kaum muda negara itu lebih mudah menerima pengaruh luar.
“Pemuda Korea Utara berpikir mereka tidak berutang apa pun kepada Kim Jong Un,” kata Jung Gwang-il, seorang pembelot dari Korea Utara yang menjalankan jaringan penyelundupan K-pop ke Korea Utara.
“Dia harus menegaskan kembali kontrol ideologisnya pada kaum muda jika dia tidak ingin kehilangan fondasi untuk masa depan pemerintahan dinasti keluarganya.” tambahnya.
Baca Juga: Berkaca pada Teh Ninih dan Ghaza, Aktivis Perempuan soal Poligami Aa Gym: Istri dan Anak Jadi Korban
Hiburan Korea Selatan sekarang diselundupkan dalam flash drive dari China, mencuri hati anak muda Korea Utara yang menonton di balik pintu tertutup dan jendela tertutup.
“Bagi Kim Jong Un, invasi budaya dari Korea Selatan telah melampaui tingkat yang dapat ditoleransi,” kata Jiro Ishimaru, pemimpin redaksi Asia Press International, sebuah situs web di Jepang yang memantau Korea Utara.
“Jika ini dibiarkan, dia khawatir rakyatnya akan mulai mempertimbangkan Korea Selatan sebagai alternatif Korea untuk menggantikan Korea Utara.” sambungnya.***
Artikel Rekomendasi