Network
PR PANGANDARAN - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar.
Selain penghentian aliran senjata, PBB juga mendesak militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Adapun seruan PBB ini mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari lalu.
Baca Juga: Lirik Lagu Anyone - SEVENTEEN dengan Terjemahan Bahasa Indonesia
Belarusia meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 abstain, termasuk Tiongkok dan Rusia.
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kepada Majelis Umum setelah pemungutan suara.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit," ujarnya.
Baca Juga: Alvin Faiz Lebih Pilih Main Bola Dibanding Hadiri Sidang Cerai dengan Larissa Chou: Healing Pikiran
Beberapa negara yang abstain mengatakan krisis adalah masalah internal bagi Myanmar.
Sementara beberapa negara mengeluh itu tidak cukup mengatasi penderitaan Muslim Rohingya sekitar empat tahun setelah tindakan keras militer memaksa hampir satu juta orang untuk pergi dan melarikan diri dari Myanmar.
Artikel Rekomendasi