PBB Serukan Penghentian Senjata ke Myanmar: Risiko Perang Saudara Berskala Besar Nyata

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan resolusi PBB mengirimkan pesan yang kuat.

"Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia," katanya.

Baca Juga: Gagal Operasi Filler, Wanita ini Hampir Kehilangan Hidung dan Mulut

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya pada hari Jumat mendorong Majelis Umum untuk bertindak.

"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima," ujarnya.

Militer mengutip penolakan pemerintah untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai penipuan dalam pemilihan November sebagai alasan kudeta.

Pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu adil.

Baca Juga: Pria Asal Malaysia Ini Mengaku Tidak Bersalah Usai Mencuri 58 Potong Pakaian Wanita

Diketahui Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa bobot politik.

Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.