Network
Dikutip Pikiran-Rakyat-Pangandaran.com dari channelnewsasia, Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah serta menegaskan bahwa data Jokowi diakses melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum.
Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pihak berwenang telah memblokir akses data pejabat publik setelah pelanggaran tersebut.
Baca Juga: Bukan Uang atau Ketenaran, Jessi Emosional hingga Menangis Akui Ingin Menjadi Seorang Ibu
Pejabat menjelaskan bahwa mereka semua bekerja untuk meningkatkan sistem keamanan data para pengguna aplikasi PeduliLindungi.
“Kasus kebocoran data itu terjadi hanya beberapa hari dan data dari 1,3 juta pengguna aplikasi tersebut telah disusupi. Informasi yang bocor termasuk data pengguna dan hasil test Covid-19," kata para peneliti.
“Pelanggaran data lebih sering terjadi di Indonesia karena penetrasi digital yang sangat tinggi. Di Indonesia yang sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran digital yang baik dari mereka yang mengelola data tersebut," ujar Alfons Tanujaya.
Baca Juga: Fakta Menarik Penangkapan Coki Pardede, Termasuk Penggunaan Sabu dengan Cara 'Tak Lazim'
Masyarakat juga mengungkapkan kemarahannya di sosial media karena khawatir jika data pribadi milik mereka juga bocor dan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.
“Berapa banyak lagi kasus besar yang kita perlukan untuk menunjukkan bahwa IT dan manajemen data di negara kita gagal?” ujar salah satu pengguna Twitter.
Bukan pertama kalinya, pada Mei lalu lebih dari 200 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia disinyalir dibocorkan oleh peretas.***
Artikel Rekomendasi