PR PANGANDARAN - Pertanian di Kabupaten Pangandaran belakangan ini dinilai 'tidak sehat' karena tata niaganya disebut berdampak seolah menyengsarakan para petani.
Siswa Kelas XII SMAN 1 Parigi bernama Ilham Hamdani menyoroti permasalahan tersebut pada kesempatan berdiskusi di Kedai Kopi Innovative, Kecamatan Parigi, Minggu 28 Februari 2021.
Ilham menilai tata niaga hasil bumi dan pertanian di Kabupaten Pangandaran memiliki dampak yang buruk bagi petani karena kurang adil.
Menurut Ilham secara teori tata niaga seharusnya menjadi salah satu teknik pemasaran hasil produksi agar suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen.
Petani kata Ilham saat ini banyak mengeluh kesulitan ekonomi dengan alasan hasil penjualan pertanian mereka tidak maksimal.
"Pendapat saya, kesulitan ekonomi yang dihadapi petani bukan disebabkan hama atau penyakit tanaman, tetapi tata niaga yang kurang adil," ujarnya.
Baca Juga: Pernah Menjadi Dosen, Jenazah Artidjo Alkostar Disemayamkan di Pemakaman UII Yogyakarta
Sementara itu siswa Kelas XII SMAN 1 Parigi lainnya Ihsan, menyebutkan, petani merupakan aktor terpenting dalam rantai produksi beras nasional.
"Namun petani menjadi kalangan terlemah dalam rangkaian pasar hasil bumi," kata Ihsan.
Sebagaimana diberitakan oleh Kabar-Priangan.com dalam artikel yang berjudul 'Pelajar dan Maha Siswa Pangandaran Soroti Tata Niaga Pertanian di Pangandaran yang Tak Sehat' Ihsan menambahkan, hasil panen petani seperti harga jual padi dan beras ditentukan oleh pengepul yang memiliki modal untuk membeli hasil bumi petani.
Baca Juga: Tragis, 860 Ekor Sapi di Kapal Karim Allah Bakal Disuntik Mati Serentak, Ini Alasannya
"Harusnya petani menjadi pihak yang menentukan harga pangan lantaran mereka yang mengetahui berapa modal produksi dalam satu musim," ujarya.
Ihsan menuturkan, petani merupakan kaum terhormat karena tidak digaji pun pergi keladang untuk menggarap sawah dan kebutuhan. Mereka murni berusaha dari keringat dan tenaga yang sudah dilakukan.
"Perlu ada kajian dan analisa yang maksimal untuk memutus mata rantai transaksi yang tidak sehat agar petani makmur dan kebutuhan pangan tetap stabil," tuturnya.
Ihsan berharap, pemerintah berperan aktif untuk melindungi petani dari kondisi transaksi yang tidak sehat tersebut.
Ketika pemerintah sudah memiliki peran, tunjukkan bagian mana yang sudah dilakukan dan apa hasilnya," kata Ihsan.
Ihsan berpesan, regulasi dalam melindungi petani jangan hanya sebuah lembaran tulisan yang bukan realita agar petani sejahtera.
Baca Juga: 5 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi di Indonesia Senin 1 Maret 2021, Jawa Barat Termasuk?
Sedangkan Milna (28), maha siswi Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung asal Pangandaran mengatakan, persoalan petani di Pangandaran yang tidak sejahtera, lantaran kurang maksimalnya advokasi atau perlindungan yang dilakukan pemerintah.
"Seharusnya pemerintah bisa menggabungkan antara pertanian dengan pariwisata agar melahirkan agrowisata," kata Milna.
Milna menambahkan, saat masyarakat menanam sebuah komoditas pertanian, seharusnya pemerintah hadir membantu memberikan pencerahan pasar yang layak.
"Dalam menentukan harga pun jangan dimonopoli oleh kalangan tengkulak saja, libatkan petani dalam sebuah penentu kesepakatan harga," kata Milna.*** (Agus Kusnadi/Kabar-priangan.pikiran-rakyat.com).
PETANI sedang beraktivitas di sawah. Tata niaga atau pemasaran hasil bumi petani di Kabupaten Pangandaran yang tak sehat, menjadi salah satu indikator buruknya perekonomian petani.*