PR PANGANDARAN – Keterlibatan para pelajar dalam aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai hanya memperkeruh situasi.
Pasalnya, beredar kabar bahwa para pelajar yang ikut andil dalam aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja hanya ikut-ikutan, dan tidak mengerti apa tujuan dari aksi/demo itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Wakapolres Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto yang menyebut bahwa para pelajar hanya ikut-ikutan karena menerima ajakan dari media sosial.
Baca Juga: Geger Baliho Arief Muhammad 'Siap Jadi Nomor 1' di Bintaro, Siap Terjun ke Dunia Politik?
Terkait hal tersebut, pada Jumat, 16 Oktober 2020, pihak Kepolisian mengimbau para pelajar di Jakarta Selatan untuk tidak lagi terlibat aksi unjuk rasa. Apalagi sampai dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk berbuat kerusuhan dan kerusakan.
“Dari sejumlah kasus keributan itu terlihat adik-adik (pelajar) ini yang memunculkan pertama, makanya jangan sampai adik-adik ini dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab,” ujarnya, dikutp PikiranRakyat-Pangandaran.com dari PMJ News.
“(Mereka bahkan) dijadikan kambing hitam, menjadi korban provokasi, melakukan tindak pidana,” lanjut Antonius.
Baca Juga: Berdalih Mampu Sembuhkan Covid-19, Seorang Dukung Diciduk Polisi karena Cabuli 7 Wanita
Antonius menyampaikan, untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan saat aksi unjuk rasa, pihak Polisi akan terus melakukan razia untuk mencegah aksi yang berujung anarkis.
Para pelajar yang sempat diamankan karena hendak ke lokasi demo, tentunya akan diberikan edukasi dan dilakukan pembinaan sebelum dikembalikan ke orangtua masing-masing.
“Data dari siswa yang diamankan itu kami lengkap dan detil, saat sudah diingatkan dan ada yang diamankan lebih dari tiga kali, nah ini perlu perhatian khusus karena tak bisa dengan pembinaan biasa saja,” katanya.
Baca Juga: Mitos atau Fakta: Benarkah Es Batu Bisa Membantu Kecilkan Pori-pori? Simak Penjelasan Ahli
Antonius menjelaskan, bagi para pelajar yang berniat mengikuti demo kini tidak akan mudah untuk bolos dari sekolah. Oleh karena itu, Suku Dinas Pendidikan dan Polres Metro Jakarta Selatan mewajibkan para peserta didik mengisi absensi dari pagi, siang dan sore.
“Bersama Sudin Pendidikan, akhirnya kami sepakat ternyata kita paham dari Sudin sudah mempunyai ada alat warning (peringatan) dan pemberitahuan dari pihak sekolah maupun orang tua,” ujarnya. ***