Tak Ingin Papua Berakhir Seperti Timor-Timur, Anggota DPR: Jangan Anggap Remeh Perkembangan Ini

PR PANGANDARAN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait perkembangan terkini di Papua, yaitu Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember 2020.

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara.

Menurutnya, situasi di Papua harus disikapi lebih serius, karena dalam menangani permasalah Papua perlu dengan pendekatan yang komprehensif.

Baca Juga: Kasus Bunuh Diri Meningkat Pesat Gegara Pandemi Covid-19, Jepang Beri Peringatan pada Dunia, Apa?

Ia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.

Baca Juga: Pertama di Dunia, Inggris Setujui Penggunaan Vaksin Pfizer untuk Covid-19

Dia mengatakan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Sukamta mengatakan, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.

Karena itu dia meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

Baca Juga: Mantan Peserta 'Produce 101' Ungkap Kecurangan Selama Acara, Go Yujin: Mereka Tidak Tertarik Padaku

"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," katanya.

Politisi PKS itu mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Namun, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

Ia menilai keterlibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

Baca Juga: Sempat Viral Kucing Berhijab, Media Asing Soroti Pro dan Kontra Pakaian untuk Hewan

"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember 2020 dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.***