Network
PR PANGANDARAN – Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 malam, hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.
Rapat paripurna terkait RUU Cipta Kerja pada Sabtu, 3 Oktober 2020 malam yang dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi-fraksi beserta yang lainnya, ternyata menimbulkan kontroversi.
Di tengah maraknya aksi mogok nasional di berbagai daerah dengan tujuan tolak omnibus law, pemerintah tetap saja mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tanpa menghiraukan rakyat biasa.
Baca Juga: Ironis! Dunia Dihantam Corona, PBB Justru Rilis Lonjakan Angka Pembunuhan Massal di Kolombia
Ada 6 Fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut, di antaranya Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP. Fraksi PAN juga menyetujui namun dengan catatan.
Akan tetapi, Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut karena dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat buruh dan lingkungan.
Bahkan beredar kabar mengejutkan, Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi sorotan lantaran mematikan mikrofon saat salah satu anggota Fraksi Demokrat menyatakan penolakan terkait RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Tampilan Jennie BLACKPINK di MV Lovesick Girl Ramai Dikecam Tenaga Medis Korea: Perawat Objek Seks?
Kebijakan pemerintah tersebut sontak membuat publik semakin geram. Bukan tanpa alasan, poin-poin yang terdapat di dalam RUU Cipta Kerja, dinilai tidak sesuai.
Tidak sedikit dari publik yang dibuat kecewa akan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja tersebut.
Artikel Rekomendasi