Network
PR PANGANDARAN - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, peran juru bicara (jubir) Presiden seharusnya bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur.
Sehingga, para elit negara tidak akan saling membantah kebijakan yang dikeluarkan serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
"Kehadiran juru bicara yang harusnya menjadi tumpuan informasi justru lebih sering tampil di media sosial yang terkesan nyinyir sekelas buzzer," kata Adi kepada, Kamis, 22 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari RRI.
Baca Juga: Siap Kembangkan Vaksin Polio Terbaru, Bio Farma Dapat Suntikan Dana Segar dari Bill Gates
Lebih lanjut, Adi menuturkan perbedaan pendapat dari elit negara yang saling bantah soal isu kontroversial merupakan potret komunikasi tidak baik (buruk), sehingga harus diluruskan oleh seorang jubir.
Adi pun mengatakan, seharusnya ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Harus ada satu komunikasi yang terpusat untuk memberikan keterangan kepada publik terkait kebijakan sehingga tidak menimbulak kegaduhan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini: Scorpio Siap Kantongi Restu, Capricorn Terlibat Masalah Gegara Sombong
"Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yag mau dijadikan rujukan," ujarnya,
Komunikasi publik yang buruk pun diakui oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Lebih lanjut Moeldoko mengungkapkan, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait buruknya komunikasi publik, terutama terkait dengan substansi dari UU Ciptaker.
Baca Juga: Pembinaan Mental hingga Kejiwaan, Berikut Sanksi dari Polri untuk Brigjen EP yang Terlibat LGBT
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko, Rabu, 21 Oktober 2020.
Moeldoko menyatakan bahwa, kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi yang banyak tersebar di media sosial sehingga di luar kendali pemerintah.
Namun, Moeldoko berdalih bahwa teguran presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.***
Artikel Rekomendasi