Network
"Vaksin bantuan pemerintah melalui bujet APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan. Nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal," kata Erick, seperti dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari laman Antara News.
Terdapat dua skema pemberian vaksin yang diusulkan oleh Komite Covid-19 dan PEN. Kedua usul itu bekerja dengan Sinovac dari Tiongkok dan G42 dari Uni Emirat Arab (UEA). Vaksin tersebut bisa gratis sebab sumber dana yang dipaai berasal dari APBN dan vaksinasi mandiri.
Baca Juga: Khawatir Kandungan Babi di Vaksin Covid-19, Pakar Tegaskan Penyaringan Dilakukan Milyaran Kali
Soal vaksinasi mandiri, Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengharapkan vaksin dibayarkan secara mandiri bagi masyarakat yang mampu.
Tanpa subsidi dari pemerintah masyarakat mampu disarankan melakukan vaksinasi mandiri. Hal tersebut, lanjut Erick, merupakan bagian dari upaya bersama untuk meringankan beban APBN yang mengalami pelebaran defisit.
"Kami mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu. Memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu gratis tapi masyarakat dengan tingkat daya beli tertentu itu harus mandiri," tuturnya.
Baca Juga: Tri Rismaharini Dilaporkan Gegara Jelekkan Paslon Lain, Ketua DPD KAI: Begitu Vulgar Risma Kampanye
Erick juga mengatakan sekitar 15 juta orang dapat memperoleh 30 juta dosis vaksin pada akhir 2020 bila uji klinis berjalan lancar.
Tak hanya soal vaksin yang dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain, dia juga memastikan pengembangan vaksin dalam negeri, yaitu Vaksin Merah Putih tetap diupayakan.***
Artikel Rekomendasi