Network
PR PANGANDARAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengklarifikasi perihal isu rencana penghapusan mata pelajaran sejarah.
“Saya ingin ucapkan sekali lagi, bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” ungkap Nadiem dalam unggahan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Minggu, 20 September 2020.
Nadiem mengaku terkejut dengan menyebarnya informasi yang dianggapnya tidak benar, bahwa kebijakan mata pelajaran sejarah di sekolah akan dihapuskan.
Baca Juga: Cara Penggunaan Masker yang Benar pada Anak, Usia Kurang 5 Tahun Ternyata Dilarang Pakai Masker
“Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar, mengenai isu mapel [mata pelajaran] sejarah. Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak puluhan versi berbeda sekarang sedang melalui FGD dan uji publik. Semuanya, belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final,” tutur Nadiem.
Menurutnya, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan hingga tahun 2022. Sebab hal tersebut masih membutuhkan proses yang cukup panjang.
“Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional,” kata Nadiem.
Baca Juga: Kecelakaan Tunggal di Tol Cipali Km 177, Satu Orang Meninggal Dunia, 14 Lainnya Luka Ringan
Hal yang juga membuat Nadiem terkejut adalah adanya pihak yang mempertanyaan komitmennya terhadap sejarah kebangsaan Indonesia.
“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya adalah aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang,” jelasnya.
Nadiem mengatakan bahwa isu yang beredar tidak sesuai dengan misinya sebagai menteri pendidikan yang ingin memajukan pendidikan sejarah di Indonesia.
Baca Juga: Berkreasi di Tengah Pandemi, Musisi Jazz Indra Lesmana Hadirkan Nuansa Lo-fi dalam Album Barunya
“Misi saya sebagai menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” katanya.
Ia berharap klarifikasi yang dibuatnya itu dapat memberi kejelasan dan menenangkan masyarakat setelah berkembangnya isu tersebut.
“Sekali lagi, saya imbau masyarakat jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: Tata Cara Pencairan Bantuan UMKM, Banpres Rp2,4 Juta Disalurkan Hanya Sampai September
Dalam kalimat terakhir, Nadiem kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin menghilangkan sejarah.
“Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita, tidak mungkin kami hilangkan,” pungkas Nadiem.
Sebelumnya, masyarakat digegerkan dengan beredarnya draft “Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional” tertanggal 25 Agustus 2020.
Baca Juga: Jangan Asal Makan! Simak Begini Cara Mudah dan Aman Konsumsi Makanan Beku Siap Santap
Draft itu memuat mata pelajaran sejarah yang hanya jadi bagian dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan hanya menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII.
Sementara di SMK, pada rancangan penyederhanaan kurikulum tersebut tidak mencantumkan adanya mata pelajaran sejarah.***
Artikel Rekomendasi