Network
PR PANGANDARAN - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan sebuah narasi yang beredar di media sosial soal korupsi di jajaran pemerintahan pusat.
Narasi itu mengklaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani di kantor PDI Perjuangan.
Mula-mula, narasi itu termuat dalam sebuah judul video yang diunggah kanal YouTube Kabar Harian pada Minggu, 27 Desember 2020 lalu.
Baca Juga: Kris, Anjing Malang yang Kehilangan Mulutnya Gegara Diikat Tali Karet
Video tersebut kemudian dibagikan oleh sebuah akun di media sosial Facebook hingga menghebohkan netizen.
Lantas, benarkah KPK telah melakukan OTT terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani?
Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari laman Kominfo pada Senin, 28 Desember 2020, setelah diperiksa secara saksama, isi video itu ternyata tidak memuat informasi soal OTT terhadap Puan Maharani.
Terlebih lagi, ketika ditelusuri, tak ditemukan narasi serupa yang diberitakan oleh media arus utama.
Baca Juga: Tetap Dukung Gisel Meski Jadi Tersangka Kasus Video Syur, Wijin: Percayalah Tuhan Tidak Tidur
Dalam video itu, sang pembuatnya hanya mencatut pernyataan dari politikus Benny K Harman di akun media sosial Twitter miliknya soal korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di jajaran Kementerian Sosial (Kemensos).
"KPK dalami keterlibatan Puan Maharani di kasus korupsi Bansos. KPK berani? Tangkap ikan 'kakap besar', di laut dangkal saja ndak bernyali, apalagi di laut dalam," kata Benny K Harman, seperti dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari akun Twitter miliknya @BennyHarmanID, Rabu, 23 Desember 2020.
Menurutnya, KPK lebih baik bekerja secara senyap dan benar-benar menunjukkan kemampuannya memberantas korupsi daripada beri janji.
Baca Juga: Gegara Pakai Sandal dan Kaos Oblong, Pria di Malaysia Diabaikan Staf Mal saat Berbelanja
"Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan. Dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!" ujar Benny K Harman.
Sejauh ini, KPK masih terus mendalami kasus korupsi dana Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) nonaktif, Juliari Peter Batubara.
Seperti diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus suap senilai Rp17 miliar dari pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.
Baca Juga: Gisel Disebut Naksir Duluan ke MYD, Percakapan 2011 Viral: Hoki Amat Nobu Dikasih PIN BBM
Usai dilakukan penelusuran terhadap video itu, maka narasi yang mengklaim bahwa KPK telah menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani di kantor PDI Perjuangan adalah klaim yang keliru atau hoaks.
Hoaks dalam narasi itu dikategorikan sebagai false connection, yaitu ketika judul, gambar, atau keterangan yang ada dalam tercantum tidak sesuai dengan muatan yang disajikan di dalamnya.***
Artikel Rekomendasi