PR PANGANDARAN - Amerika Serikat (AS) melalui Dewan Keamanan Nasional memberikan tanggapan terhadap sanksi Tiongkok untuk Menteri Luar Negeri AS era Trump, Mike Pompeo.
Sebagai informasi, Mike Pompeo mendapatkan sanksi dari Tiongkok bersamaan dengan acara pelantikan Presiden AS Joe Biden.
Di samping Pompeo, Tiongkok juga menjatuhkan sanksi untuk 27 eks petinggi lainnya yang menjabat pada masa pemerintahan Donald Trump.
Hanya saja, sebagian orang percaya bahwa sanksi adalah upaya balasan Beijing terhadap Washington.
Baca Juga: Biden Ingin Hapus Istilah Alien Bagi Imigran AS, Vargas: Kami Penjahat Abadi di Mata Trump
Untuk itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Emily Horne menilai sanksi itu bernilai kontraproduktif.
"Sanksi yang diberikan saat Hari Pelantikan itu merupakan upaya untuk memecah belah," ungkap juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Emily Horne dalam pernyataan tertulisnya.
Bahkan, ia pun mendorong partai Republik dan partai Demokrat di AS untuk mengecam langkah Tiongkok tersebut.
"Warga Amerika dari dua partai harus mengecam langkah kontraproduktif dan sinis itu. Presiden Biden akan bekerja sama dengan pimpinan dari dua partai untuk menjadikan Amerika unggul dari China," tambah Horne, dikutip dari Antara News.
Baca Juga: Arab Saudi Kembali Dikecam HAM Internasional, Usai Jatuhkan Vonis Mati ke Empat Remaja
Sedangkan menilik dari sanksinya, Pompeo dan 28 pejabat lainnya dinilai Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah merencanakan, mengampanyekan, dan meluncurkan kebijakan yang mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
Atas tuduhan yang disematkan itu, Pemerintah Tiongkok tegas melarang seluruh bekas pejabat dan anggota keluarga langsung mereka masuk Tiongkok, bahkan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan kelompok itu juga dilarang berbisnis di Tiongkok.
Adapun Pompeo jelang hari-hari terakhir masa jabatannya, langsung menjatuhkan banyak sanksi untuk Tiongkok, bahkan menyebut Negeri Tirai Bambu itu telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam etnis Uighur.
Baca Juga: Jack Ma Menghilang Tiga Bulan dari Publik, Kini Muncul Sampaikan Pidato ke 100 Guru Desa
Kemudian Antony Blinken yang ditunjuk Biden sebagai pengganti Pompeo, ternyata setuju dengan penilaian pendahulunya.
Di hadapan anggota Senat AS, Blinken menyatakan bahwa Tiongkok tidak diragukan lagi menjadi tantangan buat AS, sehingga ini menjadi dasar kuat untuk membentuk kebijakan yang didukung oleh dua partai di AS untuk menghadapi Beijing.
Saat Pompeo memberi rentetan sanksi kepada negaranya, Tiongkok berulang kali membantah tuduhan pihaknya terlibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.
Baca Juga: Chef Juna Terbaring Lemah di RS dengan Infusan di Tangan: DAMNCOVID-19!
"Upaya Pompeo ini tidak ada artinya, itu hanya lembaran-lembaran kertas," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
"Politisi AS ini terkenal suka berbohong dan menipu dan dia menjadikan dirinya bahan tertawaan," kata juru bicara itu.
Sementara itu, seorang utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan setidaknya satu juta warga etnis Uighur dan masyarakat muslim lainnya telah ditahan dalam kamp konsentrasi tersebut.***