PR PANGANDARAN – Nagorno-Karabakh merupakan konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Konflik bermula ketika di wilayah Nagorno-Karabakh mulai didominasi oleh etnis Armenia.
Secara konstitusi Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan. Namun dominasi etnis Armenia memiliki kecenderungan melakukan separatisme dan ingin memisahkan diri dari Azerbaijan.
Pada 1993 melalui Resolusi PBB dimuat pada Nomor 822, 853, 874, 884, menyatakan semua negara sepakat bahwa Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Macron Perintahkan Polisi Prancis Tutup Masjid Secara Paksa? Tinjau Faktanya
Lantas bagaimana peran Indonesia dalam menyikapi situasi ini?
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa akan terus terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian di dunia.
Hal ini kemudian diungkapkan oleh Fadli Zon selaku Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI periode 2019-2024.
Baca Juga: Ikuti Jejak sang Kakak, Doyoung NCT Bersiap untuk Melakukan Debut sebagai Aktor
“Jika kita kembali membuka sejarah, pada 1993 secara resmi Nargono-karabakh diresmikan oleh PBB sebagai bagian dari Azerbaijan,” terang Fadli.
Fadli kemudian menerangkan peran pemimpin sangat diperlukan untuk mengatasi situasi seperti ini. Menurut Fadli dunia membutuhkan pemimpin yang kelak bisa membawa kedamaian.
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam menyikapi konflik ini.
Baca Juga: Sebut Generasi Milenial Tak Salah, Fahri Hamzah: Kegagalan Ada pada Generasi yang Jadi Suri Teladan
“Karena sudah jelas Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan, tentu kita sebagai bangsa Indonesia perlu mendukung penuh Azerbaijan. Bentuk dukungan kita mungkin tidak secara langsung melalui pemerintahan, namun lewat dukungan komunitas seperti ini,” jelas Fadli pada virtual discussion yang berjudul “Understanding Armenia-Azerbaijan Conflict: Role of Indonesia and Its Youth” yang diselenggarakan oleh OIC Youth Indonesia dan diikuti oleh PikiranRakyat-Pangandaran.com pada 18 Oktober 2020.
Pembicaraan ini berangkat dari situasi yang tengah memanas antara Azerbaijan dan Armenia. Keduanya saling bersitegang dan meluncurkan serangan militer ke masing-masing negara.
Di saat yang genting seperti ini, Indonesia perlu menunjukkan sikap simpati serta keterlibatan aktif dalam menciptakan perdamaian.
Baca Juga: Kabar Gembira! AS Resmi Umumkan Perpanjangan Fasilitas GSP untuk Indonesia
Hal ini diterangkan oleh Kifah Gibraltar bey Fananie selaku Former Chair of PPI Dunia on Education and Culture.
“Bantuan seperti apa yang bisa dilakukan Indonesia? Mengingat Resolusi PBB saja yang sudah ditetapkan mampu dilanggar,” katanya.
Kifah melanjutkan bahwa tidak ada indikasi kekeliruan Azerbaijan dalam konflik ini. Ia menerangkan bahwa apa yang dilakukan Azerbaijan telah sesuai dengan International Recognition.
Baca Juga: Masuki Babak Akhir, Donald Trump dan Joe Biden Bertarung Sengit Menangkan Suara di Pennsylvania
“Azerbaijan telah memenuhi apa yang disebut dengan istilah International Recognition. Meliputi territorial, pemerintahan dan populasi,” lanjutnya.
Kifah menjelaskan bahwa ada disinformasi yang jelas terhadap konflik Nagorno-Karabakh.
“Yang saat ini terjadi adalah kurangnya pengetahuan terhadap isu Nagorno-Karabakh. Contohnya yang kita ketahui daerah konflik hanya di wilayah Nargono-Karabakh. Namun pada kenyataannya wilayah konflik telah menyebar ke tujuh kota di sekitarnya,” ungkap Kifah.
Baca Juga: Jihyo Ditindas hingga Momo Makan Es Batu untuk Diet, Ini 5 Pengakuan TWICE yang Bikin Patah Hati
“Ini menunjukkan kurangnya transformasi informasi dikalangan masyarakat,” lanjut Kifah.
Ia menjelaskan transformasi informasi inilah yang perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Khususnya masyarakat Indonesia.
“Kita tahu minimnya transformasi informasi terkait konflik ini, untuk itu diperlukan peran media. Media perlu mengedukasi masyarakat umum terkait konflik Nargono-Karabakh,” terangnya.***