Padahal, jika dilihat dari jumlah keseluruhan cakada, Pilkada 2020 ini lebih banyak diikuti oleh cakada laki-laki dengan 1.315 orang (89,09 persen). Sementara cakada perempuan hanya 161 orang (10,91 persen).
Baca Juga: Sebut Masakan Asia 'Kotor', Instagram Kontestan Masterchef Ini Diserang Netizen: Itu Makanan Kita!
"Disparitas harta kekayaan cakada perempuan lebih sempit dibanding harta kekayaan cakada laki-laki yang mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu Rp674,23 miliar dan nilai harta terendah sebesar minus Rp3,55 miliar," tutur Pahala.
Kendati demikian, lanjut Pahala, indikator kemampuan pendanaan pilkada cakada perempuan tidak hanya bergantung pada total harta kekayaan yang dimiliki mereka.
Pahala menjelaskan bahwa total harta yang dilaporkan kepada KPK melalui LHKPN tersebut termasuk harta tidak bergerak, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, harta kas dan setara kas, dan harta lainnya yang kemudian dikurangi dengan utang yang dimiliki mereka.
Baca Juga: Usai Ngevlog Perjuangan Keras Lawan Covid-19, Komedian Asal Los Angeles Ini Meninggal Dunia
Hasil penelitian dan survei yang telah dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa biaya pilkada untuk bupati/wali kota berkisar mencapai Rp20-30 miliar. Sementara untuk gubernur berkisar mencapai Rp20-100 miliar.***
Artikel Rekomendasi