Network
PR PANGANDARAN - Pada 8 Januari, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan pemerintah Jepang untuk membayar masing-masing 1 miliar won Korea ($ 91.800) kepada 12 'wanita penghibur' Korea yang telah dilecehkan secara seksual oleh militer Jepang selama Perang Dunia II.
Gugatan tersebut telah diajukan oleh 12 orang yang selamat terhadap pemerintah Jepang pada tahun 2016; enam dari mereka meninggal saat persidangan berlangsung dan diwakili oleh anggota keluarga mereka yang berduka. Keputusan itu dikonfirmasi ketika pemerintah Jepang menolak kesempatannya untuk mengajukan banding pada 23 Januari.
"Korea Selatan harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran hukum internasional dan bahwa keputusan itu tidak akan pernah diterima," kata Perdana Menteri Jepang, Suga Yoshihide pada hari keputusan, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari The Diplomat.
Baca Juga: Umat Kristiani Meningkat Pesat, Xi Jinping Khawatir Ada Pemberontakan 300 Juta Orang di Tiongkok
Pejabat pemerintah Jepang tidak berpartisipasi dalam persidangan, bersikeras bahwa keputusan tersebut tidak akan berpengaruh berkat prinsip kekebalan kedaulatan.
Menanggapi reaksi keras dari Jepang, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 23 Januari bahwa Seoul tidak akan meminta kompensasi tambahan dari Tokyo.
Selain itu, dikatakan bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai penyelesaian yang damai dengan berkomunikasi dengan para wanita penghibur.
Di bawah pemerintahan sebelumnya di kedua negara, Jepang dan Korea Selatan telah mencapai apa yang seharusnya menjadi "resolusi terakhir dan tidak dapat dibatalkan" untuk masalah wanita penghibur. Namun, solusi yang diusulkan ditolak oleh banyak dari mereka yang selamat sendiri.
Artikel Rekomendasi