Tiongkok Marahi Inggris yang Nekat Ijinkan BNO Jadi Dokumen Perjalanan Penduduk Hong Kong, Ini Balasannya

PR PANGANDARAN - Pembatasan Tiongkok terhadap para penduduk Hong Kong kembali ketat, karena kali ini mereka mengatakan tidak akan mengakui paspor British National Overseas (BNO) sebagai dokumen perjalanan yang sah atau untuk identifikasi mulai dari 31 Januari.

Pengumuman tidak mengakui paspor BNO pada 29 Januari 2020 itu itu muncul, ketika Inggris bersiap untuk membuka pintunya bagi jutaan lebih penduduk bekas koloni itu, menyusul tindakan keras keamanan oleh Beijing.

Bahkan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah berjanji memberikan perlindungan jangka panjang bagi penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah tersebut, tidak hanya BNO.

Artinya, para pemegang status BNO - warisan pemerintahan Inggris atas Hong Kong hingga 1997 - akan mulai dapat mendaftar untuk tinggal dan bekerja di Inggris hingga lima tahun, dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan.

Baca Juga: Iran Tolak Negosiasi Kesepakatan Nuklir Usai Presiden Prancis Melibatkan Arab Saudi

Melansir dari Channel News Asia,  sebelumnya para pemegang paspor BNO hanya memiliki hak terbatas untuk mengunjungi Inggris hingga enam bulan, dan tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap.

Mengetahui kelakuan Inggris, Beijing dengan cepat membalas perubahan itu pada hari Jumat.

"Mulai 31 Januari, Tiongkok tidak akan lagi mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID, dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian kepada wartawan.

Sebagai informasi, London tindakan memperbolehkan BNO itu sebagai tanggapan atas Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Tiongkok pada 2020 lalu, apalagi Inggris melihat ada gerakan protes Hong Kong, sehingga mereka membatalkan kebebasan yang dimaksudkan untuk bertahan selama 50 tahun di bawah perjanjian penyerahan 1997.

Baca Juga: WhatsApp Tawarkan Mengimpor Pesan Lama ke Telegram, Ini Caranya

Zhao mengatakan Tiongkok yang "marah" yakin Inggris telah bergerak jauh di luar cakupan perjanjian, oleh karena itu membatalkannya.

"Inggris mencoba untuk mengubah sejumlah besar penduduk Hong Kong menjadi warga negara Inggris kelas dua ... dan telah sepenuhnya mengubah sifat BNO," tambah Zhao.

Inggris pun sebenarnya tidak tinggal diam, ancaman Beijing dibalas dengan tawaran visa Inggris yang diperpanjang sebagai semacam tindakan timbal balik hukuman.

Ancaman tindakan lebih lanjut menunjukkan Beijing mungkin mempersiapkan lebih banyak pembatasan untuk pemegang BNO di masa mendatang.

Baca Juga: Pesawat Presiden Ekuador Lakukan Pendaratan Darurat di Washington, Disebut Hanya Kerusakan Mekanis

Jika menilik ke belakang, pejabat Tiongkok sudah memperingatkan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengakhiri pengakuan paspor BNO. Artinya, pada saat mereka mengatakan itu, berarti pemegang BNO tidak dapat melakukan perjalanan ke daratan Tiongkok.

Namun, tidak jelas apakah pihak berwenang Tiongkok akan mengetahui siapa yang memegang dokumen tersebut.

Sementara itu, sejumlah penduduk Hong Kong menggunakan paspor atau kartu ID Hong Kong mereka sendiri untuk meninggalkan kota. Bahkan saat memasuki daratan Tiongkok, mereka harus menggunakan paspor Hong Kong mereka.

Satu-satunya saat mereka mungkin menggunakan BNO, adalah saat tiba di Inggris atau negara lain yang mengakui dokumen tersebut.***