Network
Dalam menghadapi gelombang pembangkangan yang semakin berani, penyiar negara bagian MRTV memperingatkan bahwa penentangan terhadap junta melanggar hukum dan menandakan kemungkinan tindakan keras.
"Tindakan harus diambil sesuai dengan hukum dengan langkah-langkah efektif terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan publik dan supremasi hukum," kata pernyataan yang dibacakan oleh seorang penyiar di saluran tersebut.
Baca Juga: Lirik Lagu Shin Yong Jae - You Whom I Love yang Dipersembahkan untuk Korban Kapal Feri Sewol
Para jenderal Myanmar menahan Aung San Suu Kyi (75) dan para pemimpin NLD lainnya dalam penggerebekan sebelum fajar Senin lalu, membenarkan kudeta tersebut dengan mengklaim penipuan dalam pemilihan November lalu, yang dimenangkan oleh partai tersebut secara telak.
Junta mengumumkan keadaan darurat satu tahun, berjanji untuk mengadakan pemilihan baru setelah itu tanpa menawarkan kerangka waktu yang tepat.
Presiden AS Joe Biden telah memimpin seruan global agar para jenderal melepaskan kekuasaan. Paus Fransiskus pada Senin menyerukan pembebasan segera para pemimpin politik yang dipenjara.
Baca Juga: Viral, Pengantin Pria di India Memukul Fotografer di atas Pelaminan, Wanitanya Malah Tertawa
"Jalan menuju demokrasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir secara kasar terganggu oleh kudeta minggu lalu. Ini telah menyebabkan pemenjaraan para pemimpin politik yang berbeda, yang saya harap akan segera dibebaskan sebagai tanda dorongan untuk dialog yang tulus," katanya pada pertemuan para diplomat.
Anggota parlemen Asia Tenggara juga mendesak militer Myanmar untuk menghormati hak rakyat untuk melakukan protes.
Artikel Rekomendasi