Network
PR PANGANDARAN - Negara-negara G7 mengatakan mereka 'dengan tegas mengutuk' kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan atau militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa.
Mereka mendesak agar militer "menahan diri sepenuhnya dan menghormati Hak Asasi Manusia dan hukum internasional".
Blok negara-negara kaya - terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa - menegaskan kembali penentangan mereka terhadap kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari dan tanggapan yang semakin keras terhadap demonstrasi menentangnya.
"Penggunaan amunisi langsung terhadap orang yang tidak bersenjata tidak dapat diterima. Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata menteri luar negeri G7 dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Channel News Asia.
"Kami mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta. Kami menyampaikan keprihatinan kami pada tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui pemadaman Internet dan perubahan kejam terhadap undang-undang yang menekan kebebasan berbicara."
G7 menyerukan diakhirinya "penargetan sistematis" para pengunjuk rasa, dokter, masyarakat sipil dan jurnalis dan agar junta militer mencabut keadaan darurat yang dinyatakan.
Baca Juga: Ayah asal New York Tiba-tiba Meninggal Usai Menebak Jenis Kelamin Anaknya, Apa Penyebabnya?
Ia juga mendesak militer Myanmar untuk mengizinkan akses kemanusiaan penuh untuk mendukung mereka yang paling rentan.
Artikel Rekomendasi