Menguak Kontroversi Ekploitasi Muslim Uighur di Xinjiang, Inggris Minta ini Ke Tiongkok

PR PANGANDARAN – Tiongkok belakangan mendapatkan beragam sorotan dan perhatian dari dunia internasional. Pasalnya Tiongkok mendapatkan tuduhan ekspoitasi Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

Kecaman ini semakin meluas di kalangan barat dan kemudian meminta agar Tiongkok memberikan akses internasional untuk menuntaskan masalah yang terjadi di Xinjiang.

Namun, diketahui Tiongkok telah membantah adanya eksploitasi manusia di Xinjiang, tempat yang diketahui sebagai salah satu produsen kapas terbaik di dunia.

Baca Juga: Aneh! Efek Samping Vaksin Covid-19 Ini Membingungkan Para Dokter

Pemerintah Tiongkok berulang kali mengatakan bahwa tidak ada ekspoitasi manusia di Xinjiang, mereka hanya melakukan kamp untuk memberantas ‘ekstremisme’.

Lebih lanjut, kontroversi ini juga menyebar pada beberapa merek dagang, seperti Nike. Sebelumnya perusahaan ini diketahui sempat memberikan pernyataan terkait dengan Uighur di Xinjiang.

Tak terima akan hal tersebut, respon masyarakat Tiongkok pun beragam, mulai dari memboikot produk Nike, hingga membakar produk yang telah mereka beli.

Baca Juga: Terancam Kena Boikot, Netizen Tiongkok Tuding Rumah Mode Hugo Boss 'Bermuka Dua' Atas Xinjiang

Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters, hal ini rupanya juga menjadi perhatian bagi Inggris.

Diketahui Inggris menyoroti aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok, termasuk di dalamnya perihal sanksi Tiongkok bagi para pengkritiknya.

Bukan hanya itu Inggris juga meminta Beijing untuk mengizinkan akses internasional ke Xinjiang.

Baca Juga: ‘Dapat Karma Buruk’, Felicia Disarankan Lakukan Hal Ini untuk Buang Nasib Sial

Hal ini perlu dilakukan untuk memverifikasi kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di provinsi tersebut.

"Ini berbicara banyak bahwa, sementara Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah Tiongkok memberikan sanksi kepada para pengkritiknya," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut Dominic mengatakan bahwa untuk memastikan tidak adanya pelanggaran HAM di Xinjiang, PBB perlu melakukan peninjauan secara langsung.

Baca Juga: Sengketa Vaksin Covid-19, Prancis Tuduh Inggris Peras Pasokan Vaksin, ini Kronologinya

"Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, itu harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akses penuh untuk memverifikasi kebenaran,” ujarnya.***