Network
Jokowi, menunjuk pada penurunan infeksi harian dan tingkat hunian rumah sakit, mengatakan pelonggaran apa pun akan dilakukan 'secara bertahap dan hati-hati'.
Pengumuman itu muncul setelah Indonesia melihat angka kematian 24 jam mencapai rekor 1.566 pada hari Jumat.
Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta Indonesia untuk memberlakukan pembatasan virus yang lebih ketat.
Baca Juga: Catat! Ini Aturan Baru PPKM Level 4 dan 3 Lengkap: Tempat Ibadah Ditutup 100 Persen
Pemerintah Jokowi telah banyak dikritik atas penanganan pandemi dan kebijakan yang tampaknya memprioritaskan ekonomi daripada kesehatan masyarakat.
“Pemerintah menghadapi dilema karena telah melihat negara-negara yang berfokus pada ekonomi mempertaruhkan kesehatan masyarakat mereka, sementara negara lain yang memprioritaskan kesehatan masyarakat mengalami pukulan ekonomi,” kata Arya Fernandes, seorang analis politik di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
“Jadi mereka mencoba menemukan solusi win-win dengan memberlakukan pembatasan tetapi tetap menjaga ekonomi tetap terbuka," ungkapnya.
Baca Juga: Selandia Baru Secara Sukarela akan Menerima Wanita dan Anak-anak yang Terkait ISIS
Tingkat vaksinasi di Indonesia masih jauh di bawah target juta per hari pemerintah untuk bulan Juli dan hanya sekitar 6% dari hampir 270 juta penduduknya yang telah diinokulasi penuh.
Dicky Budiman, seorang ahli epidemiologi Indonesia di Universitas Griffith Australia, mengatakan kepada AFP sebelum pengumuman hari Minggu bahwa mencabut pembatasan akan membawa lebih banyak infeksi dan kematian.
Artikel Rekomendasi