Network
PR PANGANDARAN - Pemerintah Indonesia mengatakan usaha kecil dan beberapa pusat perbelanjaan dapat dibuka kembali meskipun ada peringatan bahwa pelonggaran pembatasan dapat memicu gelombang Covid-19 lainnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembatasan yang dikenal PPKM Darurat akan berlanjut hingga 2 Agustus 2021, karena varian Delta telah menyebar.
Angka kasus Covid-19 resmi turun dari lebih dari 50.000 per hari. Tetapi tingkat pengujian juga menurun, sementara jumlah hasil positif tetap tinggi, serta catatkan rekor kematian.
Baca Juga: Polisi Malaysia Selidiki Protes Dokter Kontrak Soal Covid-19 di Kuala Lumpur
Namun dia menambahkan bahwa 'penyesuaian' akan dilakukan pada penutupan yang menutup mal, restoran, taman dan kantor termasuk di ibu kota Jakarta, pulau Jawa dan di pulau liburan Bali.
Pasar tradisional, pedagang pinggir jalan dan restoran terbuka di mana-mana yang dikenal sebagai warung akan menjadi salah satu bisnis yang diizinkan untuk dibuka kembali pada hari Senin dengan pembatasan, bahkan di daerah yang terkena dampak terburuk.
Pusat perbelanjaan dan masjid di daerah yang tidak terlalu parah juga akan mendapat lampu hijau untuk membuka pintu mereka untuk orang banyak dan jam terbatas. Kantor akan tetap tunduk pada perintah penutupan, kata pemerintah.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING IKATAN CINTA 26 Juli 2021: Al Tersenyum Bahagia Lihat Elsa Semakin Menderita
Namun, ada laporan luas tentang majikan yang memaksa karyawan yang tidak penting untuk bekerja bahkan di bawah penguncian saat ini.
Jokowi, menunjuk pada penurunan infeksi harian dan tingkat hunian rumah sakit, mengatakan pelonggaran apa pun akan dilakukan 'secara bertahap dan hati-hati'.
Pengumuman itu muncul setelah Indonesia melihat angka kematian 24 jam mencapai rekor 1.566 pada hari Jumat.
Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta Indonesia untuk memberlakukan pembatasan virus yang lebih ketat.
Baca Juga: Catat! Ini Aturan Baru PPKM Level 4 dan 3 Lengkap: Tempat Ibadah Ditutup 100 Persen
Pemerintah Jokowi telah banyak dikritik atas penanganan pandemi dan kebijakan yang tampaknya memprioritaskan ekonomi daripada kesehatan masyarakat.
“Pemerintah menghadapi dilema karena telah melihat negara-negara yang berfokus pada ekonomi mempertaruhkan kesehatan masyarakat mereka, sementara negara lain yang memprioritaskan kesehatan masyarakat mengalami pukulan ekonomi,” kata Arya Fernandes, seorang analis politik di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
“Jadi mereka mencoba menemukan solusi win-win dengan memberlakukan pembatasan tetapi tetap menjaga ekonomi tetap terbuka," ungkapnya.
Baca Juga: Selandia Baru Secara Sukarela akan Menerima Wanita dan Anak-anak yang Terkait ISIS
Tingkat vaksinasi di Indonesia masih jauh di bawah target juta per hari pemerintah untuk bulan Juli dan hanya sekitar 6% dari hampir 270 juta penduduknya yang telah diinokulasi penuh.
Dicky Budiman, seorang ahli epidemiologi Indonesia di Universitas Griffith Australia, mengatakan kepada AFP sebelum pengumuman hari Minggu bahwa mencabut pembatasan akan membawa lebih banyak infeksi dan kematian.
“Pembatasan harus dilakukan minimal empat minggu dan (pemerintah0 perlu meningkatkan pengujian, penelusuran, dan perawatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau tidak, itu sama saja dengan tidak memiliki batasan," katanya.
Indonesia telah melaporkan lebih dari 3,1 juta kasus dan 83.279 kematian sejak pandemi dimulai, tetapi angka resmi itu secara luas diyakini sangat rendah.***
Artikel Rekomendasi