Network
PR PANGANDARAN - Presiden terpilih AS, Joe Biden pada Senin, 16 November 2020 kemarin menggarisbawahi pentingnya sebuah negara untuk mendorong perjanjian pakta perdagangan bebas multilateral (FTA).
Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga Tiongkok dan lainnya agar tidak melakukan apa pun dalam hal perdagangan global.
Pernyataannya datang ketika Korea Selatan dan 14 negara lain di Asia-Pasifik menandatangani FTA baru, yang dikenal sebagai Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang jika diberlakukan, akan menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia.
Baca Juga: Hadir dalam Acara Pernikahan Putri Habib Rizieq, Bareskrim Polri akan Panggil Anies Baswedan
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru dan semua 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Bersama dengan Korea Selatan, mereka membuat lebih dari 30% produk domestik bruto dan perdagangan dunia.
Dalam hal ini, Biden menyampaikan bahwa dirinya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan RCEP tersebut.
Baca Juga: Dinilai Abai Terhadap Agenda Besar Habib Rizieq, Dua Kapolda dan Kapolres Dicopot dari Jabatannya
"Saya telah berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia ini dan saya memberi tahu mereka, 'Di bawah hukum, saya tidak dapat mulai berdiskusi dengan mereka'," ujarnya.
Meski begitu, Biden juga menyadari pentingnya menemukan sekutu AS dalam perdagangan.
Dalam konferensi pers di kampung halamannya di Wilmington, Delaware, Biden menyampaikan bahwa AS perlu bersekutu dengan negara demokrasi lain untuk menetapkan aturan jalan.
Baca Juga: Sudah Cair! Ini Cara Cek dan Syarat Penerima BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta, Disertai Link dan Panduan
“Kami membuat 25% dari kapasitas perdagangan dunia, dari ekonomi juga. Kami perlu bersekutu dengan negara demokrasi lain, 25% atau lebih,” ujarnya.
“Sehingga kami dapat menetapkan aturan jalan, alih-alih memiliki Tiongkok dan yang lainnya menentukan hasil karena mereka adalah satu-satunya permainan di kota,” lanjut Biden.
Biden menyampaikan, AS telah lama mendorong pakta perdagangan bebas multilateral, yang dikenal sebagai Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang juga melibatkan Jepang dan banyak sekutu AS lainnya di kawasan tersebut, dan dirancang untuk melawan China dan RCEP yang dipimpin Tiongkok.
Baca Juga: UPDATE Virus Corona Dunia 17 November 2020: 55 Juta Orang Terinfeksi, Indonesia Tertinggi di ASEAN
Selain itu, Seoul juga telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan pakta perdagangan bebas yang dipimpin AS.
Akan tetapi, AS tiba-tiba berhenti dari negosiasi TPP pada awal 2017 atas perintah eksekutf dari Presiden Donald Trump, yang mengklaim bahwa kesepakatan tersebut hanya akan menjadi bencana bagi pekerja Amerika.
Biden menegaskan, kebijakan Donald Trump pada tahun 2017 tersebut tidak masuk akal.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Goyangkan Tabung Gas Bisa Timbulkan Ledakan Meskipun Kosong? Ini Faktanya
“Gagasan bahwa kami mengacungkan jari kami ke mata teman-teman kami dan merangkul otokrat tidak masuk akal bagi saya,” ujarnya.
Dalam hal ini, Biden menyatakan bahwa dirinya berjanji akan membuat rencana yang menyeluruh saat pelantikan Presiden pada Januari 2021 mendatang.
“Saya berjanji bahwa saya memiliki rencana yang cukup menyeluruh, dan saya akan siap mengumumkannya pada 21 Januari,” katanya. ***
Artikel Rekomendasi