PR PANGANDARAN – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengecam keras sikap Presiden Prancis, Emmanuel Macron karena tetap membiarkan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW berlangsung di Prancis sebagai dalih untuk kebebasan berekspresi.
Ia menegaskan agar Presiden Prancis menghentikan pemantik masalah yang semakin meluas ini.
“Presiden Perancis harusnya lebih bijak melihat bahwa umat muslim dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW,” kata Syarief Hasan.
Baca Juga: Gagal Digelar! Panpel Olimpiade Tokyo Buka Layanan Refund untuk 4,48 Juta Pembeli Tiket
Ditambah, dalam keterangan persnya di Jakarta pada Jumat 30 Oktober 2020, Syarief Hasan memandang bahwa kartun bertema penistaan Nabi Muhammad saw itu bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dibenarkan.
“Perancis sebagai salah satu negara penganut sistem demokrasi seharusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi,” ucapnya.
Apalagi, Syarief Hasan menilai berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa (per tanggal 25 Oktober 2018) yang berkedudukan di Kota Strasbourg, Perancis telah menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi.
Baca Juga: Cek Bantuan Subsidi Gaji Rp2,4 Juta dalam Rekening Anda Secara Online! Ini Panduan dan Linknya
“Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Perancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa,” ujarnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah Indonesia supaya mengambil tindakan tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut.
“Jika Pemerintah Indonesia sudah memanggil Duta Besar Perancis seharusnya dapat lebih memastikan pesan dari Indonesia supaya benar-benar didengarkan sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontra produktif di tengah pandemi Covid-19,” katanya menegaskan.
Baca Juga: Melaney Ricardo Jatuh Sakit, Tyson Bongkar Gejala 'Bukan Flu Biasa hingga Kerap Lemas Gegara Mual'
Sebelum itu, Syarief Hasan ingin berpesan kepada seluruh pemimpin dunia untuk menjaga hak kelompok minoritas, khususnya hak beragama serta berkepercayaan.
“Resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 26 Maret 2009 telah menegaskan bahwa supaya setiap negara yang ada di dunia harus dapat menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan perasaan aman. Sehingga, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi resolusi tersebut,” tuturnya.
Diakhir, ia juga menilai jika Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menyuarakan narasi dan aspirasi muslim dunia.
Baca Juga: Bibir Sobek hingga Kepala Bengkak, Ini Kronologi Lengkap Penganiayaan 2 Anggota TNI oleh Klub Moge
“Pemerintak harus benar-benar memanfaatkan bargaining position sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk membawa pesan Islam dunia dan mewujudkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia,’ pungkasnya.***