Network
PR PANGANDARAN - Pelarangan mudik didukung oleh pakar kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyebutkan pemerintah daerah harus tegas untuk tidak mau menerima pemudik.
Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat, 23 April 2021 mengatakan kalau memaksa mudik harus mau menjalankan karantina selama 14 hari.
Menurut dia, perlu kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Thabrany mengusulkan agar Pemerintah DKI Jakarta juga harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin kembali dari kampung halaman agar isolasi selama 14 hari.
"Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu dipatuhi masyarakat, insya Allah masyarakat bisa disiplin," katanya.
Baca Juga: Rizky Febian Ungkap Kerinduan pada Mendiang Lina, Netizen Salahkan Nathalie Holscher: Istrinya Sule Gak Bisa..
Dia melihat sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi. Ada masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu, sehingga perlu memaksa mereka agar patuh.
"Jangan anggap enteng, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan," kata Thabrany.
Thabrany pun menilai kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker dalam mencegah penularan Covid-19 harus kembali ditingkatkan.
Baca Juga: Tak Terima Kumisnya Disebut Jelek, Jozeph Paul Zhang ke Deddy Corbuzier: Gue Kutuk Lu Jadi Kodok!
Kalau tidak ada pasokan masker, pemerintah harus menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan.
Selain itu, tokoh masyarakat daerah setempat berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Mengedukasi masyarakat agar silaturahmi dengan keluarga di kampung bisa dilakukan tanpa mudik, misal bisa dilakukan dengan video call. Kalau mau memberikan uang, bisa ditransfer melalui bank.
Baca Juga: Frustasi Meski Berada di Rumah yang Ramai, Ini 10 Langkah Menghilangkan Kesepian Selama Pandemi
Mengenai adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, menurut Thabrany perlu diberi sanksi. Misal, beban biaya penanggulangan kasus COVID-19 menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik.
Artikel Rekomendasi