Network
PR PANGANDARAN - Aksi demontrasi pecah saat langkah senyap DPR dan pemerintah muluskan jalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU terwujud.
Kendati begitu, Kapolri Jenderal Idham Azis tak ingin kecolongan, ia menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demontrasi.
Sebagaimana diketahui, aksi demontrasi sekaligus mogok kerja kaum buruh mulai diselenggarakan pada 6-8 Oktober 2020.
Baca Juga: Tertangkap Basah 2 Kali Gunakan Hadis Nabi saat Peragaan Pakaian Dalam Seksi, Rihanna Tetap Bungkam
Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Wartaekonomi, Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 itu diteken oleh Aspos Kapolri, Irjen Imam Sugianto per tanggal 2 Oktober 2020.
Dalam telegram itu, tertulis unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.
"Iya benar telegram itu. Pak Kapolri Jenderal Idham Azis pernah menyampaikan di tengah pandemi Covid-19 ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Didesak Bertanggungjawab Usai Tampilkan Jennie Pakai Seragam Perawat Seksi, YG: Kami Justru Prihatin
Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekertaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan saran kepada para buruh.
Menurut Didu, sebaiknya unjuk rasa bertempat di kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Artikel Rekomendasi