Network
PR PANGANDARAN - Pembatasan Tiongkok terhadap para penduduk Hong Kong kembali ketat, karena kali ini mereka mengatakan tidak akan mengakui paspor British National Overseas (BNO) sebagai dokumen perjalanan yang sah atau untuk identifikasi mulai dari 31 Januari.
Pengumuman tidak mengakui paspor BNO pada 29 Januari 2020 itu itu muncul, ketika Inggris bersiap untuk membuka pintunya bagi jutaan lebih penduduk bekas koloni itu, menyusul tindakan keras keamanan oleh Beijing.
Bahkan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah berjanji memberikan perlindungan jangka panjang bagi penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah tersebut, tidak hanya BNO.
Artinya, para pemegang status BNO - warisan pemerintahan Inggris atas Hong Kong hingga 1997 - akan mulai dapat mendaftar untuk tinggal dan bekerja di Inggris hingga lima tahun, dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan.
Baca Juga: Iran Tolak Negosiasi Kesepakatan Nuklir Usai Presiden Prancis Melibatkan Arab Saudi
Melansir dari Channel News Asia, sebelumnya para pemegang paspor BNO hanya memiliki hak terbatas untuk mengunjungi Inggris hingga enam bulan, dan tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap.
Mengetahui kelakuan Inggris, Beijing dengan cepat membalas perubahan itu pada hari Jumat.
"Mulai 31 Januari, Tiongkok tidak akan lagi mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID, dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian kepada wartawan.
Sebagai informasi, London tindakan memperbolehkan BNO itu sebagai tanggapan atas Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Tiongkok pada 2020 lalu, apalagi Inggris melihat ada gerakan protes Hong Kong, sehingga mereka membatalkan kebebasan yang dimaksudkan untuk bertahan selama 50 tahun di bawah perjanjian penyerahan 1997.
Baca Juga: WhatsApp Tawarkan Mengimpor Pesan Lama ke Telegram, Ini Caranya
Artikel Rekomendasi