Network
"Tidak boleh juga aspirasi itu dianggap sektarian, karena bung Karno sendiri pernah bilang begini ketika dia berpidato.
Baca Juga: Kerap Ejek Warga AS sebagai ‘Pocahontas’, Ini 7 Hal Terburuk yang Dilakukan Trump saat Jadi Presiden
"Nanti kalau di jembatan kemerdekaan tersebut bekerjalah sebaik-sebaiknya, kalau di antara UU yang mau dihasilkan itu ingin ajaran Islam sebanyak-banyaknya maka berjuanglah dalam pemilu agar wakil-wakil rakyat itu berasal dari golongan Muslim," tutur Refly.
Refly mengungkapkan bahwa aspirasi ini bukanlah sebuah pendekatan represif. Bahkan, nantinya keputusan akhir soal pergantian Kapolri pun tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sederhana saja apakah Jokowi mau mendengarkan aspirasi dari MUI, atau dia lebih memperhatikan pendapat-pendapat anggota DPR dan lain sebagainya, itu tergantung Jokowi dengan mempertimbangkan baik dan buruknya," ungkapnya.
Baca Juga: Lakukan Penggeledahan Kantor KKP Terkait Kasus Edhy Prabowo, KPK Amankan Dokumen hingga Uang Tunai
Kendati demikian, Refly memiliki prinsip tersendiri bila diberi pilihan soal bagaimana kriteria seorang Kapolri, yaitu kapabilitas, integritas, dan sikap netral terhadap politik.
"Tiga hal itu menurut saya sebuah keharusan sebagai sebuah ukuran bagi pejabat publik lainnya juga. Jadi jangan angkat Kapolri yang berpihak misalnya, dalam Pemilu berpihak atau yang kapasitas dan integritasnya gak jelas," ungkapnya.
Termasuk juga, lanjut Refly, soal aspek keagamaan yang harus menjadi pertimbangan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.
Baca Juga: Bandingkan dengan Kasus sang Istri, Suami Vanessa Angel Heran ST dan MA Masih Berstatus Saksi
Artikel Rekomendasi